MATA SULSEL, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mempercepat proses pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kecamatan Tamalate sebagai solusi mengatasi kemacetan kronis di kawasan selatan Kota Makassar.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga Sulsel di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (26/5/2026).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai dari Dinas Pertanahan, Dinas Penataan Ruang, Dinas PU, Dinas PTSP, BPKAD hingga pihak Kecamatan Tamalate. Sementara dari Pemprov Sulsel hadir Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan.
Pertemuan tersebut fokus membahas percepatan administrasi dan penyelesaian pembebasan lahan agar proyek strategis itu segera memasuki tahap konstruksi.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi maupun teknis yang diperlukan pemerintah provinsi demi mempercepat realisasi pembangunan jembatan.
“Pada dasarnya Pemerintah Kota Makassar siap men-support segala kebutuhan, baik data, aturan maupun administrasi yang diinginkan oleh pemerintah provinsi untuk kami siapkan,” ujar Munafri.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Kembar Barombong menjadi proyek vital karena selama ini kawasan tersebut menjadi titik kemacetan atau bottleneck yang cukup parah, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Ia menilai kehadiran jembatan baru nantinya akan berdampak besar terhadap kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas Makassar dengan wilayah penyangga di sekitarnya.
“Proses pembangunan jembatan ini akan berdampak sangat baik bagi masyarakat karena kawasan Barombong selama ini menjadi salah satu bottleneck yang menjadi persoalan di Kota Makassar,” katanya.
Pemkot Makassar menargetkan proses pembebasan lahan dapat rampung pada Juni 2026. Secara keseluruhan, luas lahan yang dibutuhkan diperkirakan kurang dari tiga hektare dengan panjang proyek mencapai sekitar 800 meter.
Munafri memastikan seluruh proses pengadaan lahan akan berada dalam status clear and clean sebelum pembangunan fisik dimulai.
Dalam skema proyek tersebut, Pemkot Makassar bertanggung jawab pada penyediaan dan pembebasan lahan, sedangkan pembangunan fisik jembatan akan dikerjakan Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Bina Marga.
Koordinasi juga terus dilakukan dengan sejumlah pihak terkait, termasuk pengembang kawasan seperti PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk guna menyelesaikan persoalan fasilitas umum dan akses penghubung yang masuk dalam jalur pembangunan.
“Kewajiban kami seperti yang disampaikan Pak Gubernur adalah menyiapkan lahan,” ungkap Munafri.
“Landasan dari jembatan ini sudah berproses, baik dari sisi GMTD maupun wilayah Barombong. Semua sudah berjalan di dinas terkait,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan, menjelaskan pihaknya saat ini tengah memperkuat aspek administrasi dan akuntabilitas terkait redesain proyek pembangunan jembatan tersebut.
Ia mengungkapkan sebelumnya Dinas Bina Marga Sulsel telah mengajukan surat pinjam pakai lahan kepada Pemkot Makassar untuk mendukung penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Namun mekanisme tersebut dinilai belum memungkinkan sehingga muncul alternatif melalui Surat Pernyataan Penguasaan/Jaminan Menguasai (SPJM) dari kepala daerah.
“Ini menjadi penguatan akuntabilitas bagi kami untuk melaksanakan redesain yang insyaallah akan kami lanjutkan pada tahun 2027,” jelasnya.
Andi Ihsan juga memastikan Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp100 miliar pada tahun 2027 untuk memulai pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong.
“Untuk tahun anggaran 2027, anggaran Dinas PU Bina Marga Sulsel sudah kami alokasikan sebesar Rp100 miliar terkait awal pembangunan jembatan,” tutupnya. (*)
Tinggalkan Balasan